MTs NEGERI I CIBINONG SEGERA GELAR "LAGA"

Madrasah Tsanawiyah Negeri I Cibinong Merupakan satu Sekolah Faforit di Kabupaten Bogor Karena Pretasi dan lokasi yang sangat strategis yang tidak dimiliki sekolah-sekolah lain khusus di bogor yaitu Komlek pendidikan Terpadu Kabupaten Bogor Mulai dari Tingkat SLBN,TK N , SDN , MTS Negeri I Cibinong, SMPN ,SMA 2 dan SMKN I Cibinong dan Disekitarnya Al Azhar dan Al Madinah.

Laga MTs Negeri I , merupakan Kegiatan aktif dari anggota pramuka tingkat penggalang MI dan SDN se Bogor, yang di isi dengan aneka lomba-lomba kreatifitas diantaranya PBB, Semapore, morse ,karya seni dan lain -lain pokokne seru deh....

Laga tersebut akan digelar tanggal 22 pebruari 2009
tempat pendaftaran di Green Campus MTs Negeri I Cibinong
Komplek Pendidikan Terpadu Kabupaten Bogor
Jl Raya Pemda Karadenan Cibinong Bogor telp 0251 8660135

Ayo segera Daftarkan....

YUK KITA UKIR KREASI, INOFASI DAN PRESTASI DI FOSILA

Berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 4 januari 2009 di MTsN Cibinong untuk memudahkan komuniksi antar alumni maka disepakati adanya pengurus tiap-tiap angkatan,
dan sekaligus sebagai kordinator angkatan tersebut dalam kegiatan-kegiatan berikutnya.
kepada pengurus angkatan yang sudah membentuk kepengurusannya di harapkan dapat bergabung di FOSILA (forum silaturahim Alumni) MTs Negeri Cibinong.
Forum ini tergabung alumni MTs Filial Bogor mulai berpisahnya PGA enam tahun (th 1980 s/d1994) dan MTsN Cibinong mulai dari tahun 1994 sampai sekarang. Kepada alumni dimanapun berada di harapkan dapat membetuk pengurus perangkatan dan selanjutnaya mari bergabung di FOSILA.

Kekerasan di Sekolah Bukan Penegakan Disiplin

JAKARTA - Sekjen Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menilai, alasan penegakan disiplin tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap murid. Dari maraknya kasus kekerasan oleh guru, pemukulan terhadap murid sering dilakukan dalam persepsi penegakan disiplin.

"Tapi proses pendisiplinan seperti itu sudah tidak berlaku lagi di era belajar mengajar sekarang, dimana anak-anak ada hak dan dalam undang-undang juga dikatakan bahwa sekolah adalah wilayah bebas kekerasan," ungkap Arist saat dihubungi okezone, Minggu (11/1/2009).

Selain itu, kekerasan di lingkungan sekolah merupakan cerminan lemahnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Padahal, dalam undang-undang telah disebutkan bahwa lingkungan sekolah harus bebas dari kekerasan.

"Mendiknas harus patuh kepada pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan, lingkungan sekolah wajib zona bebas kekerasan. Karena itu peraturannya harus disosialisasikan di tingkat TK sampai SMU," katanya.

Ironisnya, lanjut Arist, kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya bisa juga dikarenakan para guru mengalami depresi di lingkungan sosialnya sehingga anak-anak di sekolah menjadi sasaran pelampiasannya.(lam)

(uky)

Pelajar Palestina Siap Serang Israel Minggu

DEPOK - Meski pasukan Israel masih terus menyerang rakyat Palestina di Jalur Gaza, pemerintah Palestina yakin pihaknya mampu mempertahankan tanah kelahirannya itu.

Dalam kunjungannya ke Universitas Indonesia (UI), Depok, Duta Besar Palestina, Fariz Al Mehdawi mengatakan, Palestina memiliki tentara terbaik untuk menghadapi pasukan Israel.

"Dalam suatu negara, pelajar adalah tentara yang terbaik. Kita melawan dengan pendidikan," tegasnya saat menyampaikan ceramah di Pusat Studi Jepang UI, Depok, Sabtu (10/1/2009).

Menurut dia, pendidikan merupakan aspek terpenting. Palestina saat ini unggul 3,4% dibanding Israel dalam penggunaan teknologi komputer dibanding Israel yang hanya 3,1% . Sementara sebanyak 1,5 juta penduduk di Gaza adalah lulusan universitas.

"Dua belas universitas terbaik ada di Palestina seperti Islamic University, Al Azhar, Al Quds, dan Betlehem. Selain itu, dari kelas satu sekolah dasar sampai kelas tiga sekolah menengah, gratis seluruhnya, kecuali sekolah swasta," ujarnya.

Sejak tahun 2000-2008, lanjutnya, sebanyak 660 pelajar, 37 orang guru, dan 8 karyawan sekolah tewas. Sedangkan guru yang ditangkap berjumlah 190 orang, pelajar 728 orang, mahasiswa 10 orang, dan pegawai 29 orang.

"Kesimpulannya, bagaimana caranya pun kita harus mempertahankan Palestina. Seperti Indonesia yang mampu mempertahankan negerinya dari penjajah yang sudah beratus tahun, lalu sistem demokrasinya juga bagus," pungkasnya.(lam)

(uky)

Minggu, 11 Januari 2009 - 07:09 wib
text TEXT SIZE :
Share
Marieska Harya Virdhani - Okezone

Bupati RY Rombak 262 Pejabat

BOGOR – Bupati Rachmat Yasin (RY) tak mau berlama-lama merombak jajarannya. Setelah 10 hari menjabat, bupati memiliki ‘’gerbong’’ baru. Sebanyak 262 pejabat dilantik di gedung Tegar Beriman kemarin. Dari jumlah itu ada yang naik, bertahan dan turun posisi (lihat grafis).

Pelantikan pejabat itu terdiri dari eselon II dan III, diantaranya 36 pejabat eselon IIb, 86 pejabat eselon IIIa dan 140 pejabat eselon IIIb. Pelantikan ini juga bagian dari mengisi aparat sesuai PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Janji RY menempatkan the right man on the right job tampak dari hasil penempatan pejabat. Misalnya, Adang Suptandar yang menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah, sesuai latar belakangnya sebagai sarjana akuntansi.

Ellyza sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan latar belakang lulusan sarjana pertanian dan Soebiantoro sebagai Kepala DLLAJ.

Ada yang baru di lingkungan bupati. RY menempatkan lima staf ahli yang sebelumnya tak ada dalam lingkup pemkab. Mereka terdiri dari Dandan Mulyadi, Asep Zaenal, Eddy Suryahadedi, Rahmat Surjana dan Noviana Enimarlupi.

Namun RY buru-buru membantah jika kedudukan staf ahli untuk orang-orang buangan. “Besok lusa saya mungkin lebih menggunakan staf ahli. Mungkin juga saya minta kadis tetap di kantor dan lebih banyak mengajak staf ahli saat studi banding,” katanya yang disertai senyuman para pejabat yang masuk kotak staf ahli.

Tugas staf ahli membantu meningkatkan keberhasilan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga Kabupaten Bogor berkembang lebih dimensional. Mereka unsur pembantu bupati disamping sekda.

RY juga berkeinginan kerja birokrat di lingkungan pemda tergantung pada sistem. “Jadi bukan sistem bergantung pada manusia. Soalnya, pejabat boleh datang dan pergi, tapi sistem harus tetap,” katanya.

Ayah tiga anak itu juga menegaskan tak ada lagi istilah dinas basah atau dinas kering. “Semua bekerja secara profesional. Dinas basah, ya karena dinas itu kena guyur hujan,” selorohnya.

Selanjutnya, pejabat terpilih ini akan dievaluasi tiga bulan pertama. Lalu, akan ada evaluasi untuk tiga bulan kedua. Jika ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, RY mengultimatum tak ada alasan untuk tidak mengganti pejabat terkait. “Wartawan, catat ini janji bupati!,” tegas suami Elly Halimah ini.

Bagi mereka yang belum mendapat promosi atau kedudukan sesuai harapan, RY mengimbau jangan berkecil hati. Ia mengimbau agar tak ada aparat yang “menjilat” bupati hanya untuk mendapat jabatan strategis.

“Jangan lakukan “penjilatan” pada bupati. Di mata saya semua sama. Yang penting hasil kerja,” katanya. Ia justru mengajak aparatnya berlomba-lomba mendapat pujian dari masyarakat. Sebab, jika bagus menurut masyarakat, maka akan bagus menurut bupati dan tidak sebaliknya.

RY meminta para pejabat untuk menyikapi amanah ini dengan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, inventarisasi masalah untuk mencari solusi yang efektif, efesien dan tepat sasaran. (rtn)

(Redaksi)radar bogor

2009, SMP Juga Digratiskan


Kapten Muslihat – ADA kabar gembira bagi masyarakat di tahun ini. Pendidikan bakal semakin ringan. Pemerintah pusat kembali membuat kebijakan populer dengan mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa biaya pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) gratis.

Aturan itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 dan 47 Tahun 2008 yang mengatur tentang pendanaan pendidikan. Aturan itu kemudian diperkuat dengan surat edaran Mendiknas No 186/MPN/KKU Tahun 2008.
Di dalam aturan itu dijelaskan mengenai kebijakan baru mengenai Bantuan Operasi Sekolah (BOS) bahwa biaya pendidikan SD dan SMP digratiskan sepenuhnya.

Kebijakan itu mengacu kepada anggaran 20 persen untuk pendidikan dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Nasional (APBN) bahwa seluruh kebutuhan yang ber kaitan dengan pendidikan sudah di alokasi baik ditingkat Na sional, provinsi maupun Daerah.

Alokasi itu diantaranya, Infrastruktur sekolah operasional sekolah. Artinya, Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan biaya buku.
Surat edaran itu ditandatangani Per 3 Desember 2009, sehingga berdampak pada alokasi BOS yang sudah dianggarkan dalam APBD Kota Bogor Tahun 2009 ini,” kata Angota Panitia Anggaran Fauzi Sutopo.

Anggota Komisi D (yang mem bidangi pendidikan, red) DPRD Kota Bogor ini menuturkan anggaran BOS yang dialokasikan dalam APBD sebesar Rp15 miliar yang dialokasikan untuk SD.

Dengan turunnya surat edaran itu, kata Fauzi, anggaran tersebut akan direistimasi lagi atau dipecah untuk memenuhi surat edaran tersebut sehingga SD dan SMP menjadi gratis.
Kebijakan ini berarti tidak boleh lagi ada pungutan apapun disekolah karena seluruhnya sudah diakomodir oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Pemkot Bogor. Sekolah menjadi gratis dan tidak boleh ada tapinya,” kata Fauzi diruang Komisi D DPRD, kemarin.

Bagaimana pengawasannya? Menurutnya, kebijakan itu sudah masuk keranah hukum, jika terjai pelanggaran dilapangan maka kejaksaan bisa bergerak utnuk melakuan penyidikan atas pelanggaran tersebut.

Hemat saya, karena seluruh kebutuhan pendidikan sudah diakomodir begitupun dengan kesejahteraan para guru. Para pengelola sekolah tinggal mentaati aturan ini dan jangan melanggarnya,” katanya.

Sementara itu ketua Komsi D Gatut Susanta menuturkan kebijakn itu akan segera dikoordinasikan dengan Dinas pendidikan dan para kepala sekolah se Kota Bogor.
“Kita akan segera berkoordinasi untuk mensosialisasikan kebijakan baru tersebut,” kata Gatut.(dra)

(Redaksi)radar bogor 7/1/09

Bupati Ajak Depag Berantas Prostitusi

CIBINONG - Bupati Bogor, Rachmat Yasin secara bertahap merealiasasikan janjinya selama kampanye. Salah satu memberantas prostitusi di Kabupaten Bogor dengan sistem nongol dibabat (Nobat). Makanya ia mengajak departemen agama (Depag) memberantas penyakit masyarakat tersebut.

“Saat ini adalah saat yang tepat untuk membangun kerjasama antara Pemkab dan Depag. Prostitusi masih marak di Kabupaten Bogor, mari kita bahu-membahu memberantas penyakit masyarakat ini,” kata bupati saat menghadiri acara hari amal bakti ke-63 Departemen Agama di pelataran Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor, kemarin.

Bupati pilihan rakyat pertama di Kabupaten Bogor ini juga mengharapkan masyarakat turut mendukung pemberantasan wilayah-wilayah prostitusi. “Penduduk setempat jangan memberikan fasilitas berupa kamar sewa untuk para jablai (pekerja seks komersial,red). Itu sama saja memberikan fasilitas bagi mereka. Dan dosanya sama dengan para jablai itu,” katanya.

Selain masalah penyakit masyarakat, bupati juga menginginkan sinergisitas terjalin di tingkat desa dan kecamatan. Salah satu indikasi belum adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan Depag adalah keberadaan kantor urusan agama (KUA) yang lebih identik dalam mengurusi urusan pernikahan.

“Saya menilai keberadaan KUA sampai saat ini kurang efektif. Masih banyak persoalan lain selain pernikahan. KUA bisa bekerjasama dengan Pemdes dalam hal memberantas tumbuhnya aliran-aliran sesat,” bebernya.

Beberapa sinergisitas antara Pemkab dan Depag yang mungkin dijalin antara lain di bidang pendidikan. Selama ini Rachmat melihat antara pendidikan umum dan pendidikan agama selalu terjadi dikotomi yang tegas.

Sementara itu, menyambut ulang tahun ke-63 Depag, bupati mengimbau agar Depag memiliki gaya dalam menggelontorkan kebijakan di lapangan. “Saya lihat Depag kurang punya gaya. Depag harus bisa mengubah citra sekumpulan orangtua yang citranya hanya bisa berdoa dengan sekumpulan ulama yang memiliki kebijakan yang bisa diterima kaum muda,” katanya.

Di lain pihak, Kepala Kandepag Kabupaten Bogor Zaenal Abidin menyatakan ulang tahun ke-63 Depag menjadi momentum Depag untuk meningkatkan kinerja. “Kami berkomitmen melakukan reformasi di tubuh depag, terutama di bidang pendidikan agama,” katanya.

Dalam ceramahnya, Ketua MUI Mukri Aji juga setuju dengan Zaenal bahwa Depag harus melakukan reformasi birokrasi. Ia juga berjanji akan terus menyinergikan kegiatan MUI dengan Depag, juga Pemkab Bogor. “Jika tidak ada kerjasama, rasanya mustahil membangun budaya agama dan keagamaan di Kabupaten Bogor,” katanya.(ndi)

(Redaksi)
06-01-2009 05:10 WIB

Jam Masuk Pagi, Siswa Lebih Fokus Belajar Selasa, 6 Januari 2009

JAKARTA - SMA 90 melihat penerapan sistem masuk ke sekolah lebih pagi yaitu pukul 06.30 WIB dinilai sangat baik. Pasalnya siswa bisa lebih fokus dalam pelajaran dibandingkan siang hari

"Penerapan sistem masuk yang lebih pagi itu punya tren positif, karena siswa bisa lebih fresh menerima pelajaran yang diberikan oleh para guru. Kalau siang udah males," ujar Kepala Sekolah SM 90 Tri Sugiareno saat berbincang kepada okezone, Selasa (6/1/2009).

Namun Tri tidak membantah, jika pada hari ke dua usai pemberlakuan jam masuk sekolah lebih pagi, masih ada beberapa siswanya yang terlambat karena berbagai alasan.

"Terlambat memang masih ada kemarin ada 7 orang, hari ini 10 orang," ucapnya.

Siswa yang terlambat belum diberikan sanksi yang berarti, hanya poin yang nantinya akan diakumulasikan. "Kita hanya memberitahukan kepada siswa saja agar besok tidak terlambat lagi dan sanksi pengurangan poin siswa yang bersangkutan," jelasnya.(hri)

Perubahan Jam Sekolah Mulai 5 Januari 2009 Senin, 15 Desember 2008 - 18:14 wib

AKARTA - Rencana perubahan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB akan efektif diberlakukan pada 5 Januari 2009 mendatang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, sebelum dilaksanakan secara efektif pada awal semester nanti, pihaknya akan menerbitkan peraturan gubernur (pergub) sebagai dasar kebijakan perubahan jam masuk sekolah yang tujuan utamanya mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Dirinya memerintahkan setiap kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Tinggi untuk melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah agar tidak tidak terkendala masalah pada awal pelaksanaan. "Sosialisasi sekarang ini merupakan training of trainers," ujarnya, Senin (15/12/2008).

Prijanto berharap, sosialisasi pemajuan jam sekolah tidak membutuhkan waktu lama. Sebab sudah banyak sekolah yang menerapkan jam masuk pada pukul 06.30 WIB. Yaitu MI Darunajah, Petukangan, Jakarta Pusat, SDN Cipete Utara 12, 15 dan 17 Pagi, Jakarta Selatan serta SDN Menteng 02 Pagi, Jakarta Selatan.

Sementara di tingkat SMP yaitu di SMPN 216 Senen, SMPN 10 Kemayoran, SMPN 1 dan SMPN 8 Menteng, SMPN 30, SMPN 84, SMPN 114 Koja dan SMPN 244 Cilincing. Sedangkan untuk tingkat SMA yaitu di SMA Kartika X-I Bintaro, SMA PB Sudirman I dan II Cijantung, SMA/MA Darunnajah Petukangan, SMKN 20 Cilandak, SMAN 39 Cijantung, MAN 13 Lenteng Agung dan MAN 7 Srengseng Sawah.

Untuk sementara waktu, lanjut dia, sebagai proses transisi dari jam masuk lama, setiap sekolah harus memberikan pelajaran pertama yang memberikan semangat seperti senam pagi, kesenian dan budaya. Bukan langsung masuk pada pelajaran pokok sehingga para siswa tambah semangat sejak bangun pagi hingga waktu sekolah usai.

"Kami yakin semua sekolah akan melaksanakan aturan baru tersebut. Pasalnya, bukan hanya untuk mengurai kemacetan namun juga untuk membangun sumber daya manusia. Kami tidak memikirkan tentang penerapan sanksi karena kami yakin semua sekolah akan menerapkannya," pungkas Prijanto. (Neneng Zubaidah/Sindo/teb)
dikutip dari koran seputar indonesia

Hindari Siswa Bolos Main ke Mal, Sekolah Telepon Ortu (3)

JAKARTA ? Pemajuan jam sekolah menyebabkan banyak siswa yang telat datang dan akhirnya tidak masuk sekolah. Karena takut dimarahi jika pulang ke rumah, mereka pun akhirnya memilih jalan-jalan ke mal hingga waktu sekolah usai.

Modus tersebut sudah diendus pengelola sekolah SMU 6, Bulungan, Jakarta. Karenanya, pihak sekolah akan menghubungi orangtua murid jika anaknya telat atau tidak masuk sekolah.

Hal tersebut Guru Bimbingan Konseling SMU 6 Mukhlis Alaydrus kepada okezone di SMU 6, Bulungan, Jakarta, Selasa (6/1/2009).

Dia mengungkapkan, sekolah bersikap tegas terhadap siswa yang telat datang. Sekolah hanya memberikan toleransi waktu 5 menit. Itu pun hanya berlaku selama sepekan pertama saja. Sisanya toleransi tersebut dihapus.

Namun, bagi siswa yang diantar orangtuanya dengan mobil. Maka pihak sekolah akan memberitahukan agar anaknya pulang ke rumah. Sedangkan bagi siswa yang datang sendiri dengan menggunakan angkot atau motor. Maka, pihak sekolah akan menghubungi orangtua. Tujuannya agar siswa yang tidak masuk itu tidak berkeliaran ke mal atau tempat lainnya.

Humas SMU 6 Hamid S mengungkapkan, setelah 2 hari diberlakukan pemajuan jam sekolah menjadi 06.30 WIB. Jumlah keterlambatan siswa menjadi menurun. Pada hari pertama, tercatat siswa yang telat berjumlah 30 orang dari 1.078 siswa. Sedangkan di hari ini yang terlambat hanya 21 siswa.
di kutip dari koran seputar indonesia

Lebih Pagi, Siswa Lebih Mudah Serap Pelajaran (2)

JAKARTA ? Meskipun masih terjadi pro kontra, pemajuan jam sekolah pukul 06.30 WIB terus dijalankan. Lalu, bagaimanakah pandangan para murid dan guru mengenai hal ini.

Guru Bimbingan Konseling di SMU 6 Mukhlis Alaydrus menilai pemajuan jam sekolah cukup positif bagi siswa.

?Kalau pagi siswa bisa lebih cepat dalam menangkap pelajaran dan lebih serius ketimbang siang hari,? jelas Mukhlis kepada okezone di SMU 6, Jakarta, Selasa (6/1/2009).

Hal berbeda diakui Uswatun Hasanah, siswa kelas 11 IPS di SMU tersebut. Dia mengaku keberatan dengan pemajuan jam sekolah. Pasalnya, waktu istirahatnya menjadi sedikit. Dia juga mengaku kesulitan untuk belajar di rumah.

Dia mengungkapkan, setiap pagi guru memberikan pelajaran yang cukup berat, sehingga dia harus mengulangnya di rumah. Belum lagi ditambah dengan PR atau pekerjaan rumah yang diberikan guru.

Akibatnya, dia mengaku kesulitan mengatur waktu untuk mengulang pelajaran di rumah dan mengerjakan PR.
dikutip dari koran seputar indonesia

Depag Rangkul BRI untuk Bayar Gaji Pegawai

Rabu, 31 Desember 2008 | 11:22 WIB

JAKARTA, RABU — Bank Rakyat Indonesia (BRI) menandatangani pejanjian kerja sama dengan Departemen Agama tentang Pengelolaan Pembayaran Gaji Pegawai dan Penggunaan Jasa Perbankan.

Sekretaris Jenderal Departemen Agama (Depag) Bahrul Hayat mengatakan, ruang lingkup perjanjian kerja sama ini antara lain pengelolaan pembayaran gaji pegawai di jajaran Depag di seluruh Indonesia melalui produk tabungan BRI, pengelolaan pembayaran tunjangan-tunjangan yang sumber dananya berasal dari APBN Depag, dan penyediaan jasa perbankan seluruh pegawai.

"Mudah-mudahan kerja sama antara Depag dan BRI akan semakin baik," kata Bahrul saat penandatanganan kerja sama BRI dan Depag di gedung Depag, Jakarta, Rabu (31/12).

Sementara itu, Direktur Kelembagaan BRI Asmawi Syam mengaku, kerja sama ini sangat stategis karena Depag adalah salah satu departemen yang memiliki jumlah pegawai negeri sipil sangat besar, yaitu sekitar 250.000 orang yang tersebar luas di seluruh pelosok Tanah Air.

"Kekuatan pegawai yang sangat besar tersebut merupakan potensi bisnis yang sangat besar," tutur Asmawi. Asmawi menuturkan proses penggajian menggunakan sistem salary creditting yang berkapasitas sangat besar sehingga proses penggajian dapat dilakukan dengan akurat, baik dari sisi jumlah, waktu penerimaan, maupun dijamin keamanannya.

Pendidikan Agama masih belum Optimal


CIBINONG - Permasalahan pokok dari lembaga pendidikan agama dan keagamaan adalah rendahnya mutu tenaga pengajar. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, lemahnya manajemen dan keterbatasan dana operasional serta dana pengembangan.

Begitu pernyataaan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dalam sambutan yang dibacakan Wabup Bogor Karyawan Fathurachman di depan ratusan pegawai Departemen Agama Kabupaten Bogor di halaman gedung Tegar Beriman Cibinong, Sabtu (3/1) lalu.

Acara di kantor Depag Kabupaten Bogor ini adalah upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-63 Departemen Agama. Hadir dalam acara ini Kepala Kantor Depag Kabupaten Bogor Zaenal Abidin beserta jajaran, Kepala Disperindagkop Kota Bogor Idih O Wiharja, Kepala Disperinag Kabupaten Bogor Iyang Saputra, pengurus dan pengawas KPRI Amanah dan kepala PKPRI Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya, Maftuh menyatakan gencarnya arus persentuhan budaya dan corak pemikiran keagamaan serta berbagai permasalahan ekonomi. Pertahanan dan keamanan membuat peta kehidupan beragama menjadi berubah. Tantangan keagamaan dirasakan akan semakin kompleks dan mendasar.

“Terjadinya perubahan peta kehidupan beragama adalah akibat perkembangan pendidikan dan pertumbuhan bidang keilmuan,” kata Maftuh.

Untuk itu, ia mengimbau agar Depag di tingkat daerah bisa lebih meningkatkan inovasi di bidang pendidikan agar pendidikan agama dan keagamaan tidak tertinggal oleh pendidikan yang berakar dari arus globalisasi. Berdasarkan data yang ia pegang, saat ini Departemen Agama sudah mampu menampung 20 persen peserta didik usia sekolah di Indonesia.

“Besarnya potensi peserta didik ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan,” tambahnya. Nah, dari sinilah Depag di daerah harus mulai mengarahkan anggaran yang diberikan pada peningkatan kualitas pendidikan.

Setelah memperingati HAB ke-63 Depag, Kandepag Kabupaten Bogor Zaenal Abidin kemudian meresmikan penggunaan gedung KPRI Amanah. Beroperasinya KPRI diharapkan bisa dimanfaatkan pengurus maupun pengawas untuk lebih meningkatkan perannya dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. “Berdirinya gedung ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan pelayanan terbaik kepada para anggotanya,” kata Zaenal dalam sambutannya.(ndi)

(Redaksi)Radar bogor,5/1/09

Bupati segera Bentuk Satgas Wajib Sekolah


CIBINONG - Bupati Rachmat Yasin secara bertahap merealisasikan janjinya saat kampanye. Salah satunya membentuk Satgas Wajib Sekolah. Menurut bupati, program ini perlu bantuan dan dukungan kepala desa. ''Kades bekerja keras. Saya berikan isyarat dari awal karena kades tidak hanya menangani masalah tanah,'' kata bupati.

Ke depan, kades juga bertanggung jawab terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) anak-anak Kabupaten Bogor, kesehatan dan perbaikan pendapatan. ''Lima tahun kepemimpinan saya harus ada peningkatan di berbagai aspek dari indikator tadi,'' ujarnya.

Pada program Satgas Wajib Belajar ini, kades bertugas sebagai koordinator. Kades bekerjasama dengan Babinsa, Babinkabtimas, BPD, ketua RT dan RW. ''Saat jam pelajaran berlangsung, mereka melakukan sweeping ke rumah-rumah. Barangkali ada anak usia sekolah tak sekolah. Maka, selanjutnya yang bersangkutan akan dipanggil orangtuanya dan diintrogasi,'' terangnya.

Tujuan program ini untuk menciptakan anak sekolah pasti belajar. Sebab, anak belajar belum tentu sekolah. Meski terkesan memaksakan, namun bupati menilai hal itu wajar. ''Kalau tak dipaksa, maka berat meningkatkan RLS,'' ujarnya.

Konsekuensinya, saat anak-anak sudah masuk SD, maka ada banyak siswa yang akan lulus dari SD. Untuk itu, pihaknya menyiapkan gedung, fasilitas dan sarana prasarana SMP maupun SMA. ''Lulusan SD harus dipastikan mendapat jaminan dapat melanjutkan SMP. Jadi, harus dipersiapkan sejumlah siswanya,'' kata bupati. Intinya, ia ingin meningkatkan pendidikan masyarakat melalui wajib sekolah.

Sedangkan masalah lainnya adalah membangun kultural. ''Jangan sampai setelah sekolah malah jadi pengangguran. Bukan karena belum mendapat pekerjaan, tapi malas bekerja,'' katanya.

Program ini mendapat tanggapan positif dari dewan. Anggota Komisi D Rasim Kusba mengatakan program tersebut cukup bagus dan efektif. Untuk itu, pihaknya mendukung program tersebut. ''Anak usia belajar bisa terdeteksi cepat kalau ternyata tidak bersekolah,'' kata Rasim seraya mengatakan, konsep ini bagian upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). (rtn)

(Redaksi)Radar Bogor,5/1/09

KAKAK KU AKU TUNGGU KEDATANGAN DI MTSN I CIBINONG

Kakak, adik satu ungkapan yang selalu terucap saat itu, namun sekarang tinggal kenangan kemana ia, dimana ia masih ingatkah dengan MTsN I Cibinong yang dulu pernah bersama-sama dengan ku bersenda gurau, tertawa menangis sampai lari ke tengah lapang, kakakku kami di MTsN I Cibinong sangat membutuhkan didikan, bimbingan, arahan dari kakak-kakak.

Kami ucapkan terimakasih kepada Kakak-kakak yang sudah berkunjung ke MTsN I Cibinong di antaranya Ka Azis(Sugianto Setiawan) di sela-sela kesibukannya sebagai Dosen dan tenaga ahli di depdiknas, sudah mensuprot kami untuk lebih giat lagi dalam pengusaan bahasa khusunya.

Kepada Para Alumni , kami informasikan bahwa untuk mengikat silaturahim di antara alumni kami berinisiatif membentuk suatu wadah yang di beri nama FOSILA ( Forum Silaturahim Alumni ) tepatnya pada tanggal 17 Romadhan 1428 H dengan harapan para alumni bisa berkumpul lagi dengan membawa hasil, prestasi dan dedikasi dan dapat menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan dan perkembangan adik -adiknya di MTsN I Cibinong.

ALUMNI MENGUKIR PRESTASI

Siswa yang sungguh-sungguh, sabar dan selalu berdo'a insyaAllah yang diharapkan dalam hidupnya akan ia peroleh, satu dari sekian jumlah siswa di SMKN 3 Bogor, sekarang sedang mengukir prestasi di Bali.

Satu tempat bagian Pulau di Indonesia yang kaya dengan budayanya, sebut saja namanya Sri Mulyati alumni MtsN I Cibinong tahun 2007, ia mendapat tugas dari SMKN 3 Bogor.

Kami Fosila mengucapkan terimaksih kepada SMKN3 yang telah memberangkatkan" siswanya " yang barang tentu keberangkatannya bukan untuk bersenang-senang namun untuk melaksanakan tugas sekolah, khususya kepada adikku Sri tolong kesempatan ini di gunakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan dan harapan sekolah dapat tercapai dengan baik.

Kami Fosila mendo"akan semoga anda mendapat Hidayah,inayah dan RidhoNya. Sukses.....!

ISTANA BOGOR


PDF Print
28-12-2005
Gedung Induk

Istana Kepresidenan Bogor terletak di Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat, di sekitar 60 kilometer dari Jakarta atau 43 kilometer dari Cipanas. Istana ini berada di atas tanah berkultur datar, seluas sekitar 28,86 hektar, di ketinggian 290 meter dari permukaan laut, tergolong ke dalam kota beriklim sedang, dengan hawa sejuk sangat sesuai untuk peristirahatan. Alam disekitar istana ini indah dan terasa nyaman, halamannya ditata seakan-akan tampak laksana permadani hijau yang terhampar mengelilingi bangunan istana. Selepas mata memandang, terbentang hamparan rumput yang segar menghijau, yang dirindangi oleh lebatnya aneka daun pepohonan terdiri dari 346 jenis pohon; Lima ratus sembilan puluh satu ekor rusa tutul (Axis-axis) manis bergerombol kesana-kemari; kolam-kolamnya berhias bunga teratai dan air semburat.

Riwayat Istana Kepresidenan Bogor bermula dari Gubernur Jenderal Belanda bernama G.W. Baron van Inhoff, yang mencari tempat peristirahatan dan berhasil menemukan sebuah pesanggrahan (10 Agustus 1744) yang diberi nama Buitenzorg (artinya bebas masalah/kesulitan). Dia sendiri membuat sketsa dan membangunnya (1745-1750) mencontoh arsitektur Blehheim Palace, kediaman Duke of Malborough, dekat kota Oxford di Inggris.

Namun, musibah datang pada tanggal 10 Oktober 1834 gempa bumi berat mengguncang sehingga istana tersebut rusak berat. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Albertus Yacob Duijmayer van Twist (1851-1856) bangunan lama sisa gempa itu dirubuhkan dan dibangun dengan mengambil arsitektur Eropa Abad IX. Kemudian pada tahun 1870, Istana Buitenzorg ditetapkan sebagai kediaman resmi para Gubernur Jenderal Belanda. Penghuni terakhir Istana Buitenzorg itu adalah Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachourwer yang terpaksa harus menyerahkan istana ini kepada Jenderal Imamura, pemeritah pendudukan Jepang. Akan tetapi, riwayat telah mencatat sebanyak 44 gubernur jenderal Belanda pernah menjadi penghuni istana ini. Setelah masa kemerdekaan, Istana Kepresidenan Bogor (1950) mulai dipakai oleh pemerintah Indonesia

Gedung Induk R. Kerja


r_krj_bgr.jpg Fungsi utama Istana Kepresidenan, pada masa penjajahan Belanda istana berfungsi sebagai tempat peristirahatan. Namun setelah jaman kemerdekaan berubah menjadi kantor kepresidenan dan kediaman resmi Presiden Republik Indonesia.




Sejalan dengan fungsinya pernah terjadi di Istana Kepresidenan Bogor, antara lain
(a) Konferensi Lima Negara (28-29 Desember 1954)
(b)Penandatanganan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 lebih dikenal dengan Supersemar.
(c) Pembahasan masalah konflik Kamboja yaitu Jakarta Informal Meeting (JIM)
(d) Pertemuan Para Pemimpin APEC (15 November 1994).

Bagian-bagian Istana Kepresidenan Bogor, Gedung Induk terdiri dari Ruang Garuda sebagai Ruang Resepsi; Ruang Teratai berfungsi sebagai Ruang Penerima Tamu; Ruang pemutaran film; Ruang Kerja Presiden; Ruang Perpustakaan; Ruang Famili dan Kamar Tidur; Ruang Tunggu Menteri yang akan mengikuti acara. Gedung Utama Saya Kiri terdiri dari Ruang Panca Negara pernah berfungsi sebagai persiapan Konfrensi Asia Afika di Bandung; Kemudian Ruang Tidur dan Ruang Tengah sebagai tempat menginap Presiden, Tamu Negara, dan Tamu Agung. Gedung Utama Sayap Kanan berfungsi sebagai tempat menginap para Presiden sebagai tamu Negara berikut tamu Negara dan tamu lainnya. Paviliun Sayap Kiri berfungsi sebagai kantor Rumah Istana Bogor, sedangkan Paviliun Sayap Kanan sebagai tempat menginap para pejabat dan staf tamu Negara. Bahkan pada tahun 1964 dibangun khusus untuk istirahat Bapak Presiden dan keluarganya, yang dikenal dengan nama Dyah Bayurini.

FOSILA BANGKIT

fosila wadah bertemunya alumni Mts negeri I Cibinong yang selama ini sudah terbang meninggalkan Mts Negeri I Cibinong melanjutkan perjuangan hidunya guna mencari Ridho Illahi Robbi.