Perubahan Jam Sekolah Mulai 5 Januari 2009 Senin, 15 Desember 2008 - 18:14 wib

AKARTA - Rencana perubahan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB akan efektif diberlakukan pada 5 Januari 2009 mendatang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, sebelum dilaksanakan secara efektif pada awal semester nanti, pihaknya akan menerbitkan peraturan gubernur (pergub) sebagai dasar kebijakan perubahan jam masuk sekolah yang tujuan utamanya mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Dirinya memerintahkan setiap kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Tinggi untuk melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah agar tidak tidak terkendala masalah pada awal pelaksanaan. "Sosialisasi sekarang ini merupakan training of trainers," ujarnya, Senin (15/12/2008).

Prijanto berharap, sosialisasi pemajuan jam sekolah tidak membutuhkan waktu lama. Sebab sudah banyak sekolah yang menerapkan jam masuk pada pukul 06.30 WIB. Yaitu MI Darunajah, Petukangan, Jakarta Pusat, SDN Cipete Utara 12, 15 dan 17 Pagi, Jakarta Selatan serta SDN Menteng 02 Pagi, Jakarta Selatan.

Sementara di tingkat SMP yaitu di SMPN 216 Senen, SMPN 10 Kemayoran, SMPN 1 dan SMPN 8 Menteng, SMPN 30, SMPN 84, SMPN 114 Koja dan SMPN 244 Cilincing. Sedangkan untuk tingkat SMA yaitu di SMA Kartika X-I Bintaro, SMA PB Sudirman I dan II Cijantung, SMA/MA Darunnajah Petukangan, SMKN 20 Cilandak, SMAN 39 Cijantung, MAN 13 Lenteng Agung dan MAN 7 Srengseng Sawah.

Untuk sementara waktu, lanjut dia, sebagai proses transisi dari jam masuk lama, setiap sekolah harus memberikan pelajaran pertama yang memberikan semangat seperti senam pagi, kesenian dan budaya. Bukan langsung masuk pada pelajaran pokok sehingga para siswa tambah semangat sejak bangun pagi hingga waktu sekolah usai.

"Kami yakin semua sekolah akan melaksanakan aturan baru tersebut. Pasalnya, bukan hanya untuk mengurai kemacetan namun juga untuk membangun sumber daya manusia. Kami tidak memikirkan tentang penerapan sanksi karena kami yakin semua sekolah akan menerapkannya," pungkas Prijanto. (Neneng Zubaidah/Sindo/teb)

dikutip dari koran seputar indonesia

Hindari Siswa Bolos Main ke Mal, Sekolah Telepon Ortu (3)

JAKARTA ? Pemajuan jam sekolah menyebabkan banyak siswa yang telat datang dan akhirnya tidak masuk sekolah. Karena takut dimarahi jika pulang ke rumah, mereka pun akhirnya memilih jalan-jalan ke mal hingga waktu sekolah usai.

Modus tersebut sudah diendus pengelola sekolah SMU 6, Bulungan, Jakarta. Karenanya, pihak sekolah akan menghubungi orangtua murid jika anaknya telat atau tidak masuk sekolah.

Hal tersebut Guru Bimbingan Konseling SMU 6 Mukhlis Alaydrus kepada okezone di SMU 6, Bulungan, Jakarta, Selasa (6/1/2009).

Dia mengungkapkan, sekolah bersikap tegas terhadap siswa yang telat datang. Sekolah hanya memberikan toleransi waktu 5 menit. Itu pun hanya berlaku selama sepekan pertama saja. Sisanya toleransi tersebut dihapus.

Namun, bagi siswa yang diantar orangtuanya dengan mobil. Maka pihak sekolah akan memberitahukan agar anaknya pulang ke rumah. Sedangkan bagi siswa yang datang sendiri dengan menggunakan angkot atau motor. Maka, pihak sekolah akan menghubungi orangtua. Tujuannya agar siswa yang tidak masuk itu tidak berkeliaran ke mal atau tempat lainnya.

Humas SMU 6 Hamid S mengungkapkan, setelah 2 hari diberlakukan pemajuan jam sekolah menjadi 06.30 WIB. Jumlah keterlambatan siswa menjadi menurun. Pada hari pertama, tercatat siswa yang telat berjumlah 30 orang dari 1.078 siswa. Sedangkan di hari ini yang terlambat hanya 21 siswa.
di kutip dari koran seputar indonesia

Lebih Pagi, Siswa Lebih Mudah Serap Pelajaran (2)

JAKARTA ? Meskipun masih terjadi pro kontra, pemajuan jam sekolah pukul 06.30 WIB terus dijalankan. Lalu, bagaimanakah pandangan para murid dan guru mengenai hal ini.

Guru Bimbingan Konseling di SMU 6 Mukhlis Alaydrus menilai pemajuan jam sekolah cukup positif bagi siswa.

?Kalau pagi siswa bisa lebih cepat dalam menangkap pelajaran dan lebih serius ketimbang siang hari,? jelas Mukhlis kepada okezone di SMU 6, Jakarta, Selasa (6/1/2009).

Hal berbeda diakui Uswatun Hasanah, siswa kelas 11 IPS di SMU tersebut. Dia mengaku keberatan dengan pemajuan jam sekolah. Pasalnya, waktu istirahatnya menjadi sedikit. Dia juga mengaku kesulitan untuk belajar di rumah.

Dia mengungkapkan, setiap pagi guru memberikan pelajaran yang cukup berat, sehingga dia harus mengulangnya di rumah. Belum lagi ditambah dengan PR atau pekerjaan rumah yang diberikan guru.

Akibatnya, dia mengaku kesulitan mengatur waktu untuk mengulang pelajaran di rumah dan mengerjakan PR.

dikutip dari koran seputar indonesia

Depag Rangkul BRI untuk Bayar Gaji Pegawai

KOMPAS

/

Artikel Terkait:

• Bank BRI Akan Menambah 3000 ATM
• Tepat, Imbauan Melepas Dollar
• BRI-Angkasa Pura I Kerjasama Penggunaan Jasa Perbankan
• Porfolio Kredit BRI Rp 151,457 Triliun
• Laba BRI Naik 17,13 Persen

Rabu, 31 Desember 2008 | 11:22 WIB

JAKARTA, RABU — Bank Rakyat Indonesia (BRI) menandatangani pejanjian kerja sama dengan Departemen Agama tentang Pengelolaan Pembayaran Gaji Pegawai dan Penggunaan Jasa Perbankan.

Sekretaris Jenderal Departemen Agama (Depag) Bahrul Hayat mengatakan, ruang lingkup perjanjian kerja sama ini antara lain pengelolaan pembayaran gaji pegawai di jajaran Depag di seluruh Indonesia melalui produk tabungan BRI, pengelolaan pembayaran tunjangan-tunjangan yang sumber dananya berasal dari APBN Depag, dan penyediaan jasa perbankan seluruh pegawai.

"Mudah-mudahan kerja sama antara Depag dan BRI akan semakin baik," kata Bahrul saat penandatanganan kerja sama BRI dan Depag di gedung Depag, Jakarta, Rabu (31/12).

Sementara itu, Direktur Kelembagaan BRI Asmawi Syam mengaku, kerja sama ini sangat stategis karena Depag adalah salah satu departemen yang memiliki jumlah pegawai negeri sipil sangat besar, yaitu sekitar 250.000 orang yang tersebar luas di seluruh pelosok Tanah Air.

"Kekuatan pegawai yang sangat besar tersebut merupakan potensi bisnis yang sangat besar," tutur Asmawi. Asmawi menuturkan proses penggajian menggunakan sistem salary creditting yang berkapasitas sangat besar sehingga proses penggajian dapat dilakukan dengan akurat, baik dari sisi jumlah, waktu penerimaan, maupun dijamin keamanannya.

Pendidikan Agama masih belum Optimal

CIBINONG - Permasalahan pokok dari lembaga pendidikan agama dan keagamaan adalah rendahnya mutu tenaga pengajar. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, lemahnya manajemen dan keterbatasan dana operasional serta dana pengembangan.

Begitu pernyataaan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dalam sambutan yang dibacakan Wabup Bogor Karyawan Fathurachman di depan ratusan pegawai Departemen Agama Kabupaten Bogor di halaman gedung Tegar Beriman Cibinong, Sabtu (3/1) lalu.

Acara di kantor Depag Kabupaten Bogor ini adalah upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-63 Departemen Agama. Hadir dalam acara ini Kepala Kantor Depag Kabupaten Bogor Zaenal Abidin beserta jajaran, Kepala Disperindagkop Kota Bogor Idih O Wiharja, Kepala Disperinag Kabupaten Bogor Iyang Saputra, pengurus dan pengawas KPRI Amanah dan kepala PKPRI Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya, Maftuh menyatakan gencarnya arus persentuhan budaya dan corak pemikiran keagamaan serta berbagai permasalahan ekonomi. Pertahanan dan keamanan membuat peta kehidupan beragama menjadi berubah. Tantangan keagamaan dirasakan akan semakin kompleks dan mendasar.

“Terjadinya perubahan peta kehidupan beragama adalah akibat perkembangan pendidikan dan pertumbuhan bidang keilmuan,” kata Maftuh.

Untuk itu, ia mengimbau agar Depag di tingkat daerah bisa lebih meningkatkan inovasi di bidang pendidikan agar pendidikan agama dan keagamaan tidak tertinggal oleh pendidikan yang berakar dari arus globalisasi. Berdasarkan data yang ia pegang, saat ini Departemen Agama sudah mampu menampung 20 persen peserta didik usia sekolah di Indonesia.

“Besarnya potensi peserta didik ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan,” tambahnya. Nah, dari sinilah Depag di daerah harus mulai mengarahkan anggaran yang diberikan pada peningkatan kualitas pendidikan.

Setelah memperingati HAB ke-63 Depag, Kandepag Kabupaten Bogor Zaenal Abidin kemudian meresmikan penggunaan gedung KPRI Amanah. Beroperasinya KPRI diharapkan bisa dimanfaatkan pengurus maupun pengawas untuk lebih meningkatkan perannya dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. “Berdirinya gedung ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan pelayanan terbaik kepada para anggotanya,” kata Zaenal dalam sambutannya.(ndi)

(Redaksi)Radar bogor,5/1/09

Bupati segera Bentuk Satgas Wajib Sekolah

CIBINONG - Bupati Rachmat Yasin secara bertahap merealisasikan janjinya saat kampanye. Salah satunya membentuk Satgas Wajib Sekolah. Menurut bupati, program ini perlu bantuan dan dukungan kepala desa. ''Kades bekerja keras. Saya berikan isyarat dari awal karena kades tidak hanya menangani masalah tanah,'' kata bupati.

Ke depan, kades juga bertanggung jawab terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) anak-anak Kabupaten Bogor, kesehatan dan perbaikan pendapatan. ''Lima tahun kepemimpinan saya harus ada peningkatan di berbagai aspek dari indikator tadi,'' ujarnya.

Pada program Satgas Wajib Belajar ini, kades bertugas sebagai koordinator. Kades bekerjasama dengan Babinsa, Babinkabtimas, BPD, ketua RT dan RW. ''Saat jam pelajaran berlangsung, mereka melakukan sweeping ke rumah-rumah. Barangkali ada anak usia sekolah tak sekolah. Maka, selanjutnya yang bersangkutan akan dipanggil orangtuanya dan diintrogasi,'' terangnya.

Tujuan program ini untuk menciptakan anak sekolah pasti belajar. Sebab, anak belajar belum tentu sekolah. Meski terkesan memaksakan, namun bupati menilai hal itu wajar. ''Kalau tak dipaksa, maka berat meningkatkan RLS,'' ujarnya.

Konsekuensinya, saat anak-anak sudah masuk SD, maka ada banyak siswa yang akan lulus dari SD. Untuk itu, pihaknya menyiapkan gedung, fasilitas dan sarana prasarana SMP maupun SMA. ''Lulusan SD harus dipastikan mendapat jaminan dapat melanjutkan SMP. Jadi, harus dipersiapkan sejumlah siswanya,'' kata bupati. Intinya, ia ingin meningkatkan pendidikan masyarakat melalui wajib sekolah.

Sedangkan masalah lainnya adalah membangun kultural. ''Jangan sampai setelah sekolah malah jadi pengangguran. Bukan karena belum mendapat pekerjaan, tapi malas bekerja,'' katanya.

Program ini mendapat tanggapan positif dari dewan. Anggota Komisi D Rasim Kusba mengatakan program tersebut cukup bagus dan efektif. Untuk itu, pihaknya mendukung program tersebut. ''Anak usia belajar bisa terdeteksi cepat kalau ternyata tidak bersekolah,'' kata Rasim seraya mengatakan, konsep ini bagian upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). (rtn)

(Redaksi)Radar Bogor,5/1/09

KAKAK KU AKU TUNGGU KEDATANGAN DI MTSN I CIBINONG

Kakak, adik satu ungkapan yang selalu terucap saat itu, namun sekarang tinggal kenangan kemana ia, dimana ia masih ingatkah dengan MTsN I Cibinong yang dulu pernah bersama-sama dengan ku bersenda gurau, tertawa menangis sampai lari ke tengah lapang, kakakku kami di MTsN I Cibinong sangat membutuhkan didikan, bimbingan, arahan dari kakak-kakak.

Kami ucapkan terimakasih kepada Kakak-kakak yang sudah berkunjung ke MTsN I Cibinong di antaranya Ka Azis(Sugianto Setiawan) di sela-sela kesibukannya sebagai Dosen dan tenaga ahli di depdiknas, sudah mensuprot kami untuk lebih giat lagi dalam pengusaan bahasa khusunya.

Kepada Para Alumni , kami informasikan bahwa untuk mengikat silaturahim di antara alumni kami berinisiatif membentuk suatu wadah yang di beri nama FOSILA ( Forum Silaturahim Alumni ) tepatnya pada tanggal 17 Romadhan 1428 H dengan harapan para alumni bisa berkumpul lagi dengan membawa hasil, prestasi dan dedikasi dan dapat menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan dan perkembangan adik -adiknya di MTsN I Cibinong.